Keberadaan Lokalisasi PSK menjadi empuk di kunjungi oleh kalangan pemuda sedangkan para pembisnis penyaluran Pekerja Sex Komersial (PSK) susah di tertibkan, keadaan ini memberikan pemukulan besar bagi setiap pemimpin Papua untuk dapat jelih menertibkan praktek prostitusi di Tanah Papua.

(Wamena/ KOMa – RIA) Praktek Prostitusi bebas di jalankan hampir di setiap pelosok Tanah Papua. Keberadaan Pekerja Sex Komersial (PSK) di sudut pasar lokal Jibama perlu di tertibkan karena hal tersebut telah meresahkan masyarakat di kota Wamena, Papua.

Keberadaan PSK ini memberikan dampak negatif di tengah – tengah masyarakat terutama para kaum muda. KOMa – RIA Papua Saat dihubungi oleh Yosep Tatogo melalui via HP, pada (5/2014) membenarkan hal tersebut.

Yosep sapaannya menerangkan, “keberadaan para PSK ini telah berada cukup lama, selain mereka menjajahkan tubuh di kota Wamena pun juga mereka mulai menjajak ke daerah pemekaran baru untuk membuka usaha kios sembako dan melakukan praktek yang sama”, ungkap Tatogo.

Hal itu juga di benarkan oleh tokoh Pemuda Jayawijaya, Harry Dabla. Ia menjelaskan bahwa, “ para pemuda kalau sudah mabuk, lokalisasi menjadi sasaran tujuan mereka”. Selain itu tambahnya, “ hampir rata – rata para pemuda sebagai pengunjung setia tetapi juga ada para pejabat menjadi langganan tetap”, jelasnya.

Dari sumber yang terpercaya, mengatakan lagi bahwa, “sebagian besar PSK di datangkan dari pulau Jawa tetapi sekarang sudah ada praktek PSK lokal, tarif yang ditentukan berkisar Rp. 500.000 ke atas / sekali berhubungan intim.

Tokoh Agama setempat, Pdt. Josh Wenda, S.Th, melihat keberadaan praktek prostutisi ini, ia sangat menyayangkan karena telah menyebar ke setiap daerah baru. Imbuhnya, “tentu ada pihak – pihak yang berperan mulus menjalankan kegiatan tidak bermoral ini”. Oleh karenanya, “semua pihak harus bisa duduk bersama membicarakan hal ini supaya ada tindakan dini untuk menertibkan”.

Pendeta berjiwa muda ini menyimpulkan bahwa “mengingat penularan HIV / AIDS lebih banyak terjangkit melalui hubungan sex, apalagi data penderita HIV/AIDS oleh KPA Jayawijaya di tahun 2013 menembus angkah 3.655 kasus, mahu dan tidak mahu, Pemerintah sebagai penyelenggara dan pengayom masyarakat harus jelih melihat hal ini”. (pm)