Kehadiran Unit Percepan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) di Kabupaten Nduga dinilai tidak bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Nduga, karena tidak melibatkan masyarakat nduga saat kunjungan rombongan UP4B ke kabupaten tersebut. Demikian ditegaskan SEKJEN Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatakan Pelajar dan Mahasiswa Nduga se-Indonesia, Ruben Benyamin Gwijangge, kepada RRI di Wamena jumaat 07/07/2012. Menanggapi rombongan UP4B yang menurutnya telah melakukan sosialisasi dengan para pimpinan SKPD di kabupaten nduga pada tanggal 29 Juni lalu. Tidak dilibatkannya masyarakat pada kegiatan tersebut Ruben Benyamin Gwijangge, mengartikan masyarakat tidak membutuhkan kebijakan UP4B, dan mengindikasikan pemerintah pusat salah dalam memberikan kebijakan, atas aspirasi rakyat papua yang sesungguhnya. Lebih jau gwijangge, pihaknya kuatir dan menanyakan program UP4B dapat berjalan sesuai target yaitu sampai pada tahun 2014.Lebih lanjut, Ruben Benyamin Gwijangge menuturkan, kedudukan UP4B sangat jau rendah dibanting Undang-undang otonomi khusus, yang punya misi lebih besar, dan legalitas yuridis yang sangat kuat. Sehingga kehadiran UP4B menurutnya merupakan satu bentuk pengambil alian Pemerintah Pusat terhadap berbagai program pembangunan pemerintah daerah mapun provinsi. Gwijangge menambahkan UP4B telah menyalai aturan undang-undang otonomi khusus karena yang memimpin UP4B adalah para elite pusat. Ruben Benyamin Gwijangge menambahkan sebua kebijakan akan bermanfaat jika masyarakat sebagai objek dari kebijakan dapat dilibatkan, mendukung dan dapat memposisikan diri pada kebijakan tersebut.